Deretan Risiko jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu

Perpanjangan PPKM Darurat dan Deretan Resiko PPKM

Perpanjangan PPKM Darurat dan Deretan Resiko PPKM

Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan situasi pandemi saat ini belum terkendali dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau kebijakan lain dapat diterapkan untuk mengekang penyebaran virus corona.

Hal ini sebagai respon terhadap kemungkinan perpanjangan pelaksanaan PPKM darurat. PPKM darurat itu sendiri awalnya hanya dilaksanakan di wilayah Jawa-Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli. Namun, kini penerapannya sudah mulai merambah ke luar Jawa-Bali.

Ia menjelaskan: “Pemerintah akan terus memperhatikan implementasi kebijakan di daerah ini.. Jika kondisi ini tidak sepenuhnya terkendali, bukan tidak mungkin kebijakan itu diperpanjang atau diterapkan kebijakan lain demi keselamatan dan kesehatan masyarakat.” Saluran YouTube BNPB Pernyataan berita darurat harian PPKM disiarkan.

Sedangkan untuk kasus baru Covid-19 pada masa PPKM darurat, trennya meningkat. Data Pokja Penanganan Covid-19 menunjukkan hingga Selasa (13 7) pukul 12.00 WIB, masih terdapat 47.899 kasus. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah ini meningkat, dan jumlah kasus baru pada hari sebelumnya mencapai 40.427.

Mempertimbangkan peningkatan kasus baru setiap hari, Weiku menekankan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan kebijakan evaluasi berdasarkan data epidemiologi yang ada..

Menanggapi tujuan kebijakan seperti jumlah tes, jumlah retrospektif, dan jumlah vaksinasi, pemerintah pusat telah menginstruksikan penanggung jawab di setiap daerah untuk melaksanakan PPKM darurat dan memperkuat PPKM yang kompatibel dengan pengendalian hulu, yaitu PPKM mikro.

Pemerintah siap memperpanjang masa berlaku Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) dalam enam minggu ke depan. Hal itu berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja yang digelar Senin (12/7/2021) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Penjelasan tersebut menyebutkan karena tingginya risiko pandemi Covid-19 di Indonesia, terutama penyebaran varian baru (Delta), PPKM darurat dapat diperpanjang hingga enam minggu. Kompas.com mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (12 Juli 2021) yang mengatakan: “PPKM darurat akan dilakukan selama 4-6 minggu untuk mengendalikan penyebaran kasus. PPKM Darurat telah diperluas untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Dengan kebijakan ini diharapkan mobilitas masyarakat akan berkurang. Di sisi lain, perpanjangan PPKM darurat dapat menimbulkan risiko bagi situasi ekonomi negara.

Berikut deretan risiko jika terjadi perpanjangan PPKM darurat:

Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi

Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan dampak pertama perpanjangan PPKM darurat adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Hal ini dapat menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia menjadi tertunda. Efek kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III diperkirakan melambat menjadi 4-5,4%.

Risiko ledakan PHK

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan jika PPKM darurat diperpanjang 4-6 minggu, Iqbal khawatir PHK akan meningkat tajam. “Karena dalam situasi darurat PPKM ini, perusahaan bisa saja memberhentikan karyawannya,” kata Iqbal dalam siaran persnya, Rabu (14 Juli 2021). Karena sekarang banyak perusahaan yang mengundang serikat pekerja untuk berunding dan membahas rencana PHK,” lanjutnya. Said mengungkapkan saat ini ada pekerja yang diberhentikan. Ia juga mengatakan upah pekerja terancam dipotong. KSPI mengharuskan pemerintah untuk memberhentikan mereka selama pandemi Pekerja dan pengusaha yang dipotong gajinya keras.

TRENDING :  Cara Setor Tunai di ATM BRI: Informasi yang Perlu Kamu Ketahui!

Risiko beban tambahan bagi pengusaha

Pusat Perbelanjaan Alphonzus Widjaja, Presiden Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), mengungkapkan jika pemerintah menerapkan kebijakan ini, beban pusat perbelanjaan akan lebih berat, karena kondisi tahun 2021 akan lebih berat dibandingkan tahun 2020. Tahun yang sangat sulit, namun pelaku usaha masih memiliki dana cadangan. Pelaku usaha yang memasuki tahun 2021 tidak lagi memiliki dana cadangan karena telah habis pada tahun 2020 yang lalu dan dana cadangan tersebut hanya digunakan untuk bertahan hidup,” kata Alphonzus dalam siaran persnya, Rabu (14 Juli 2021). tahun 2021 masih defisit, meskipun situasi hingga semester I tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020. Defisit pada tahun 2021 karena pembatasan jumlah wisatawan, dan kapasitas maksimum hanya 50%. Ia menambahkan, “Pendapatan mal turun tajam karena mal harus banyak membantu dalam hal sewa dan biaya layanan, karena sebagian besar tenant tidak bisa beroperasi selama PPKM darurat.” Di sisi lain, Alphonzus meyakini bahwa pusat perbelanjaan tetap harus menanggung beban Pengeluaran yang tidak akan berkurang walaupun ditutup, seperti pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu, APPBI mewajibkan pemerintah untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam hal perpanjangan darurat PPKM untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

Kata KunciBantuan PPKM -PPKM Jawa Bali -Arti PPKM Mikro-Pelanggar PPKM -PPKM 6 Minggu -Ppkm Adalah Singkatan Atau Kependekan Dari -PPKM Darurat -PPKM Jakarta -PPKM Mikro -PPKM Mikro Adalah -

About administrator

Check Also

Al Matin, Allah Yang Maha Kekal dan Kokoh

Al Matin, Allah Yang Maha Kekal dan Kokoh

Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang Al Matin? Al Matin adalah salah satu dari 99 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *