Kemenristek dan BKPM akan mengubah identitasnya, Bagaimana nasib PNS lembaga ini?

Presiden Jokowi mengganti nama kedua lembaga negara tersebut dan mendapat restu dari Partai Rakyat Demokratik. Penamaan berubah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) digabung menjadi satu, lalu dibentuk Kementerian Penanaman Modal.

Menurut kabar, nama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan berubah menjadi Kementerian Penanaman Modal.

Lantas, bagaimanakah nasib Pegawai Negeri Sipil Nasional (PNS) atau ASN yang bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi dan BKPM?

Paryono, Direktur Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Nasional (BKN), menilai pembentukan kementerian baru atau integrasi lembaga negara sejenis sudah beberapa kali terjadi.

Kemudian, ia mencontohkan untuk menggambarkan transformasi Jurusan Pendidikan Tinggi (Dikti) dari penelitian sebelumnya, Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam hal ini, seluruh PNS perguruan tinggi yang sebelumnya bertugas di Kemenristekdikti harus dilimpahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bila menyaksikan bekas Agen Pengajaran Tinggi masuk Kemdikbud, karena itu karyawan Dikti akan dibawa ke Dikbud.Misalkan sesudah merger Ristek dengan Dikbud, karyawan akan dibawa ke Dikbud. “,

Jika nantinya BNSPM ditingkatkan menjadi departemen investasi, situasi serupa dapat terjadi pada PNS BKPM. Dalam hal ini, jika departemen investasi masih membutuhkan lebih banyak staf dalam operasionalnya, Paryono akan mencoba membuat pengecualian.

“Pegawai dan PNS juga akan diikutsertakan. Jika perlu lebih, dapat buka lowongan perubahan dari lembaga lain, atau meminta dibuat Menpan (Menteri PANRB),” kata Parriono.

Apakah mempromosikan BKPM sebagai departemen investasi efektif dalam menarik investor?

Bhima Yudhistira, Ekonom Institut Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef), menyoroti pidato Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikabarkan akan dipromosikan ke Kementerian Penanaman Modal.

Dalam hal ini, Bhima mencoba melihat rencana Presiden Jokowi (pembentukan departemen investasi) sebagai wadah penyaringan investor.

Ia mengatakan kepada Liputan6.com, Rabu (14/4): “Sebenarnya BKPM itu sudah setara dengan kementerian, jadi kenapa saya harus menjadi kementerian? Saya tidak yakin apakah investasi bisa meningkat, karena masalahnya bukan hanya menarik. calon investor melalui promosi. “/ 2021).

Menurut dia, poin terpenting dari sektor investasi adalah terus memenuhi janjinya. Pasalnya, masih banyak kendala di lapangan, seperti biaya logistik yang mahal, infrastruktur yang belum terintegrasi, pungutan liar (pungli) dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi yang dibutuhkan oleh industri.

Bhima menerangkan: “Karenanya, tidak ada jaminan bila investasi BKPM bertambah cepat setelah jadi departemen pemerintah, tetapi yang pasti anggarannya akan makin besar.”

Bhima menilai, jika pemerintah yakin bisa berinvestasi, maka harus menindaklanjuti UU No 11/2020 (UU) tentang penciptaan lapangan kerja. Dia meneruskan, “Maknanya, pemerintahan tidak yakin dengan UU Cipta Kreasi, hingga BKPK kelihatannya lakukan eskalasi.”

Dalam kasus lain, ia juga menyoroti Ease of Doing Business Index (EODB) 2020, Indonesia berada di peringkat 73. Di sisi lain, ia mengatakan BKPM tidak bisa menangani semua subsektor, meski nantinya akan ditingkatkan menjadi Kementerian Perdagangan. investasi.

Dia mencontohkan, peringkat perdagangan lintas batas atau peringkat perdagangan lintas batas ke-116, di mana Kementerian Keuangan bertanggung jawab di bidang kepabeanan, dan Kementerian Perdagangan menjadi pengawas perdagangan impor dan ekspor.

“Mengganti BKPM jadi Departemen yang pesimis bisa menangani beberapa komponen yang berada di EODB.Ada pula yang tersangkut elemen Ijin Membangun Bangunan atau Ijin Membangun Bangunan No. 110. Ini permasalahan lintasi departemen dan tidak ada hubungannya dengan BKPM jadi departemen korporat.. Investasi “, ucapnya.