17,4 juta orang menerima bantuan sosial, silakan kunjungi dtks.kemensos.go.id untuk melihat data penerima

Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) mulai Maret hingga April 2021 sebanyak 17.496.185 penerima yang sebagian besar akan disalurkan secara bertahap sejak awal Maret 2021.

Angka tersebut merupakan bentuk bantuan pangan nontunai (BPNT) yang khusus diberikan kepada Bansos dan belum termasuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Skema Harapan Keluarga (PKH) Apakah Anda salah satu penerima bansos? Jika Anda ingin mengetahui apakah Anda login sebagai penerima, Anda dapat langsung mengeceknya di dtks.kemensos.go.id. Sangat mudah untuk memeriksa data penerima Bansos di dtks.kemensos.go.id.

Pertama, Anda harus membuka halaman dtks.kemensos.go.id. Jika Anda sudah masuk ke beranda, fungsi pemeriksaan data penerima terletak di bagian atas halaman.. Halaman ini hanya memberikan informasi tentang penerima PKH, BST, dan BPNT.

Berikut cara pengecekan data penerima Bansos melalui dtks.kemensos.go.id:

1. Pilih ID partisipasi yang diperlukan
2. Masukkan nomor partisipasi dari ID yang dipilih
3. Masukkan nama yang sesuai dengan ID yang dipilih
4. Masukkan 4 Ketiganya -Kode huruf tertera pada kotak kode
5. Klik kotak kode untuk mendapatkan kode baru

“Sistem akan mencocokkan ID dan nama yang dimasukkan, dan membandingkan nama yang dimasukkan dengan nama yang ada di database kita,” baca penjelasan di laman dtks.kemensos.go.id, Rabu (31/3/2021). Referensi .

Data penyaluran Bansos Terbaru

Pada Maret 2021, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan BNPT yang mengumpulkan 10.496.185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, volume penyaluran pada 22 Maret adalah 4.502.451 KPM, dan volume penyaluran pada tanggal 25 Maret adalah 5.993.734 KPM. Proses pendistribusian kontribusi bagian seterusnya berjalan pada tanggal 29 Maret sejumlah empat juta KPM, dan pada tanggal 30 Maret sejumlah tiga juta KPM.

Pada Rabu, situs Kementerian Sosial mengutip Asep Sasa Purnama, direktur jenderal Kementerian Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan masyarakat miskin, mengatakan: “Termasuk percepatan pembayaran pada bulan April, total penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM. “(31/3 / 2021).

Seperti kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia, Jokowi mencanangkan tiga program bantuan tunai pada 4 Januari, yakni bantuan BPNT dengan target 18,8 juta KPM dan Program Sepuluh Keluarga Harapan (PKH). Jutaan KPM dan subsidi tunai (BST). Targetnya 10 juta KPM. Kementerian Sosial telah menyalurkan dan terus menyalurkan bantuan sosial. Sesuai dengan Pasal 39 Perpres, KPM diberikan bantuan sosial berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang setara dengan data Biro Kependudukan dan Urusan Sipil (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Kementerian Dalam Negeri. Laporan data Indonesia tahun 2019.

Cara daftar DTKS untuk dapat bantuan

Perlu Anda ketahui bahwa DTKS merupakan data kesejahteraan sosial yang lengkap, yang meliputi pemerintah pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Mengutip situs Kementerian Sosial, DTKS memiliki 40% penduduk dengan status kesejahteraan sosial terendah. Program bantuan dan pemberdayaan sosial harus mengacu pada data komprehensif yang dikelola Kementerian Sosial. Program bantuan sosial (seperti kartu sembako, PKH, PBIJK, termasuk KIP perguruan tinggi, dll.) Harus berdasarkan DTKS.

Namun, jika sudah masuk DTKS, Anda tidak akan otomatis menerima bansos, karena setiap rencana bansos memiliki syarat dan mekanisme sendiri-sendiri, yang ditentukan oleh penyelenggara rencana berdasarkan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam DTKS, dan tunduk pada kuota yang telah ditentukan. membatasi.

Pada saat yang sama, jika Anda belum mencantumkan nama Anda di DTKS dan ingin mendapatkan bantuan, Anda dapat mengajukan pendaftaran. Anda bisa aktif menyerahkan ke desa / kelurahan ke DTKS, dan kepala desa / lurah menyerahkan data pendaftaran ke bupati / walikota melalui camat. Sebelum bupati / walikota menyetujui, dinas sosial akan melakukan verifikasi data dan konfirmasi melalui kunjungan rumah ke alat yang sudah lengkap.

“Hasil verifikasi dan konfirmasi akan dilaporkan ke bupati / walikota. Bupati / walikota akan menyampaikan hasil verifikasi dan konfirmasi kepada gubernur untuk diteruskan ke menteri,” tulis laman Kementerian Sosial.